UUD 1945.txt

Card Set Information

Author:
romysb
ID:
263835
Filename:
UUD 1945.txt
Updated:
2014-02-25 01:12:45
Tags:
UUD 1945
Folders:

Description:
Undang-Undang Dasar 1945 NKRI
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user romysb on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


  1. Pembuka UUD 1945 Alinea 1
    Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
  2. Pembuka UUD 1945 Alinea 2
    Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
  3. Pembuka UUD 1945 Alinea 3
    Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
  4. Pembuka UUD 1945 Alinea 4
    Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  5. Pasal 1 Ayat 1
    Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Repubilk.
  6. Pasal 1 Ayat 2
    Kedaultan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.3)
  7. Pasal 1 Ayat 3
    Negara Indonesia adalah negara hukum.3)
  8. Pasal 2 Ayat 1
    Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.4)
  9. Pasal 2 Ayat 2
    Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.
  10. Pasal 2 Ayat 3
    Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.
  11. Pasal 3 Ayat 1
    Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.3)
  12. Pasal 3 Ayat 2
    Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.3)
  13. Pasal 3 Ayat 3
    Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentkan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.3)
  14. Pasal 4 Ayat 1
    Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemenrintahan menurut Undang-Undang Dasar.
  15. Pasal 4 Ayat 2
    Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
  16. Pasal 5 Ayat 1
    Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.1)
  17. Pasal 5 Ayat 2
    Presiden menetapkan Peraturan Pemeintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
  18. Pasal 6 Ayat 1
    Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.3)
  19. Pasal 6 Ayat 2
    Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. 3)
  20. Pasal 6A Ayat 1
    Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.3)
  21. Pasal 6A Ayat 2
    Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.3)
  22. Pasal 6A Ayat 3
    Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.3)
  23. Pasal 6A Ayat 4
    Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan uang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.4)
  24. Pasal 6A Ayat 5
    Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.3)
  25. Pasal 7
    Presiden dan Wakil Presiden memgang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.1)
  26. Pasal 7A
    Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.3)
  27. Pasal 7B Ayat 1
    Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.3)
  28. Pasal 7B Ayat 2
    Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.3)
  29. Pasal 7B Ayat 3
    Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggata Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.3)
  30. Pasal 7B Ayat 4
    Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.3)
  31. Pasal 7B Ayat 5
    Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tidak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Pemusyawaratan Rakyat.3)
  32. Pasal 7B Ayat 6
    Majelis Permusywaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.3)
  33. Pasal 7B Ayat 7
    Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.3)
  34. Pasal 7C
    Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.3)
  35. Pasal 8 Ayat 1
    ika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.3)
  36. Pasal 8 Ayat 2
    Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.3)
  37. Pasal 8 Ayat 3
    Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya rneraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.4)
  38. Pasal 9 Ayat 1
    Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut: Sumpah Presiden (Wakil Presiden): "Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa." Janji Presiden (Wakil Presiden): "Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa".1)
  39. Pasal 9 Ayat 2
    Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.1)
  40. Pasal 10
    Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
  41. Pasal 11 Ayat 1
    Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.4)
  42. Pasal 11 Ayat 2
    residen dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan per-ubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.3)
  43. Pasal 11 Ayat 3
    Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.3)
  44. Pasal 12
    Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.
  45. Pasal 13 Ayat 1
    Presiden mengangkat duta dan konsul.
  46. Pasal 13 Ayat 2
    Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.1)
  47. Pasal 13 Ayat 3
    Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.1)
  48. Pasal 14 Ayat 1
    Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.1)
  49. Pasal 14 Ayat 2
    Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.1)
  50. Pasal 15
    Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.1)
  51. Pasal 16
    Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.4)
  52. Pasal 17 Ayat 1
    Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
  53. Pasal 17 Ayat 2
    Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.1)
  54. Pasal 17 Ayat 3
    Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.1)
  55. Pasal 17 Ayat 4
    Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.3)
  56. Pasal 18 Ayat 1
    Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.2)
  57. Pasal 18 Ayat 2
    Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 2)
  58. Pasal 18 Ayat 3
    Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.2)
  59. Pasal 18 Ayat 4
    Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabu-paten, dan kota dipilih secara demokratis.2)
  60. Pasal 18 Ayat 5
    Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.2)
  61. Pasal 18 Ayat 6
    Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pem-bantuan.2)
  62. Pasal 18 Ayat 7
    Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.2)
  63. Pasal 18A Ayat 1
    Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhati-kan kekhususan dan keragaman daerah.2)
  64. Pasal 18A Ayat 2
    Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.2)
  65. Pasal 18B Ayat 1
    Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.2)
  66. Pasal 18B Ayat 2
    Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.2)
  67. Pasal 19 Ayat 1
    Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.2)
  68. Pasal 19 Ayat 2
    Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.2)
  69. Pasal 19 Ayat 3
    Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.2)
  70. Pasal 20 Ayat 1
    Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.1)
  71. Pasal 20 Ayat 2
    Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.1)
  72. Pasal 20 Ayat 3
    Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.1)
  73. Pasal 20 Ayat 4
    Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.1)
  74. Pasal 20 Ayat 5
    Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.2)
  75. Pasal 20A Ayat 1
    Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.2)
  76. Pasal 20A Ayat 2
    Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam Pasal-Pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.2)
  77. Pasal 20A Ayat 3
    Selain hak yang diatur dalam Pasal-Pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.2)
  78. Pasal 20A Ayat 4
    Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.2)
  79. Pasal 21 Ayat 1
    Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disyahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
  80. Pasal 21 Ayat 2
    Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
  81. Pasal 22 Ayat 1
    Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
  82. Pasal 22 Ayat 2
    Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
  83. Pasal 22 Ayat 3
    Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.
  84. Pasal 22A
    Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.2)
  85. Pasal 22B
    Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.2)
  86. Pasal 22C Ayat 1
    Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.3)
  87. Pasal 22C Ayat 2
    Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.3)
  88. Pasal 22C Ayat 3
    Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.3)
  89. Pasal 22C Ayat 4
    Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.3)
  90. Pasal 22D Ayat 1
    Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.3)
  91. Pasal 22D Ayat 2
    Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.3)
  92. Pasal 22D Ayat 3
    Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.3)
  93. Pasal 22D Ayat 4
    Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.3)
  94. Pasal 22E Ayat 1
    Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.3)
  95. Pasal 22E Ayat 2
    Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.3)
  96. Pasal 22E Ayat 3
    Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.3)
  97. Pasal 22E Ayat 4
    Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.3)
  98. Pasal 22E Ayat 5
    Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.3)
  99. Pasal 22E Ayat 6
    Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.3)
  100. Pasal 23 Ayat 1
    Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.3)
  101. Pasal 23 Ayat 2
    Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.3)
  102. Pasal 23 Ayat 3
    Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.3)
  103. Pasal 23A
    Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.3)
  104. Pasal 23B
    Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.4)
  105. Pasal 23C
    Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.3)
  106. Pasal 23D
    Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.4)
  107. Pasal 23E Ayat 1
    Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.3)
  108. Pasal 23E Ayat 2
    Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.3)
  109. Pasal 23E Ayat 3
    Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/ atau badan sesuai dengan undang-undang.3)
  110. Pasal 23F Ayat 1
    Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.3)
  111. Pasal 23F Ayat 2
    Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.3)
  112. Pasal 23G Ayat 1
    Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.3)
  113. Pasal 23G Ayat 2
    Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.3)
  114. Pasal 24 Ayat 1
    Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.3)
  115. Pasal 24 Ayat 2
    Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.3)
  116. Pasal 24 Ayat 3
    Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.4)
  117. Pasal 24A Ayat 1
    Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.3)
  118. Pasal 24A Ayat 2
    Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.3)
  119. Pasal 24A Ayat 3
    Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.3)
  120. Pasal 24A Ayat 4
    Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.3)
  121. Pasal 24A Ayat 5
    Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.3)
  122. Pasal 24B Ayat 1
    Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.3)
  123. Pasal 24B Ayat 2
    Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.3)
  124. Pasal 24B Ayat 3
    Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.3)
  125. Pasal 24B Ayat 4
    Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.3)
  126. Pasal 24C Ayat 1
    Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.3)
  127. Pasal 24C Ayat 2
    Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.3)
  128. Pasal 24C Ayat 3
    Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.3)
  129. Pasal 24C Ayat 4
    Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.3)
  130. Pasal 24C Ayat 5
    Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.3)
  131. Pasal 24C Ayat 6
    Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.3)
  132. Pasal 25
    Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.
  133. Pasal 26 Ayat 1
    Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
  134. Pasal 26 Ayat 2
    Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.2)
  135. Pasal 26 Ayat 3
    Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.2)
  136. Pasal 27 Ayat 1
    Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
  137. Pasal 27 Ayat 2
    Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
  138. Pasal 27 Ayat 3
    Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.2)
  139. Pasal 28
    Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
  140. Pasal 28A
    Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.2)
  141. Pasal 28B Ayat 1
    Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.2)
  142. Pasal 28B Ayat 2
    Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.2)
  143. Pasal 28C Ayat 1
    Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.2)
  144. Pasal 28C Ayat 2
    Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.2)
  145. Pasal 28D Ayat 1
    Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.2)
  146. Pasal 28D Ayat 2
    Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.2)
  147. Pasal 28D Ayat 3
    Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.2)
  148. Pasal 28D Ayat 4
    Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.2)
  149. Pasal 28E Ayat 1
    Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.2)
  150. Pasal 28E Ayat 2
    Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.2)
  151. Pasal 28E Ayat 3
    Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.2)
  152. Pasal 28F
    Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.2)
  153. Pasal 28G Ayat 1
    Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.2)
  154. Pasal 28G Ayat 2
    Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.2)
  155. Pasal 28H Ayat 1
    Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.2)
  156. Pasal 28H Ayat 2
    Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.2)
  157. Pasal 28H Ayat 3
    Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.2)
  158. Pasal 28H Ayat 4
    Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.2)
  159. Pasal 28I Ayat 1
    Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.2)
  160. Pasal 28I Ayat 2
    Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.2)
  161. Pasal 28I Ayat 3
    Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.2)
  162. Pasal 28I Ayat 4
    Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.2)
  163. Pasal 28I Ayat 5
    Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.2)
  164. Pasal 28J Ayat 1
    Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.2)
  165. Pasal 28J Ayat 2
    Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.2)
  166. Pasal 29 Ayat 1
    Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
  167. Pasal 29 Ayat 2
    Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.
  168. Pasal 30 Ayat 1
    Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.2)
  169. Pasal 30 Ayat 2
    Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.2)
  170. Pasal 30 Ayat 3
    Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.2)
  171. Pasal 30 Ayat 4
    Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.2)
  172. Pasal 30 Ayat 5
    Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.2)
  173. Pasal 31 Ayat 1
    Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.4)
  174. Pasal 31 Ayat 2
    Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.4)
  175. Pasal 31 Ayat 3
    Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.4)
  176. Pasal 31 Ayat 4
    Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.4)
  177. Pasal 31 Ayat 5
    Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.4)
  178. Pasal 32 Ayat 1
    Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.4)
  179. Pasal 32 Ayat 2
    Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.4)
  180. Pasal 33 Ayat 1
    Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
  181. Pasal 33 Ayat 2
    Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
  182. Pasal 33 Ayat 3
    Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
  183. Pasal 33 Ayat 4
    Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.4)
  184. Pasal 33 Ayat 5
    Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam undang-undang.4)
  185. Pasal 34 Ayat 1
    Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.4)
  186. Pasal 34 Ayat 2
    Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.4)
  187. Pasal 34 Ayat 3
    Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.4)
  188. Pasal 34 Ayat 4
    Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam undang-undang.4)
  189. Pasal 35
    Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.
  190. Pasal 36
    Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.
  191. Pasal 36A
    Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.2)
  192. Pasal 36B
    Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.2)
  193. Pasal 36C
    Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.2)
  194. Pasal 37 Ayat 1
    Usul perubahan Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.4)
  195. Pasal 37 Ayat 2
    Setiap usul perubahan Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.4)
  196. Pasal 37 Ayat 3
    Untuk mengubah Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.4)
  197. Pasal 37 Ayat 4
    Putusan untuk mengubah Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.4)
  198. Pasal 37 Ayat 5
    Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.4)
  199. Aturan Peralihan Pasal I
    Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.4)
  200. Aturan Peralihan Pasal II
    Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.4)
  201. Aturan Peralihan Pasal III
    Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.4)
  202. Aturan Tambahan Pasal I
    Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.4)
  203. Aturan Tambahan Pasal II
    Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal.

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview