UTS HAN

Card Set Information

Author:
atd.farhan
ID:
268078
Filename:
UTS HAN
Updated:
2014-03-26 14:58:55
Tags:
HAN
Folders:

Description:
Buat UTS HAN semester 4
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user atd.farhan on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


  1. Jelaskan Definisi Hukum Admministrasi Negara menurut para ahli !
    1. Logemann mengatakan “ Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat dari norma-norma yang menguji hubungan Hukum Istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi Negara melakukan tugas mereka yang khusus.”

    2. Utrecht mengatakan “Hukum Administarsi Negara adalah menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan agar memungkinkan para pejabat pemerintahan Negara melakukan tugas mereka secara khusus.

    3. Prajudi Atmosudirdjo mengatakan “Hukum Administarsi Negara adalah hukum mengenai operasi dan pengendalian dari kekuasaan-kekuasaan administrasi atau pengawasan terhadap penguasa-penguasa administrasi.

    4. Bachsan Mustofa mengatakan “Hukum Administarsi Negara adalah sebagai gabungan jabatan-jabatan yang dibentuk dan disusun secara bertingkat yang diserahi tugas melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintaha dalam arti luas yang tidak diserahkan pada badan-badan pembuat undang-undang dan badanbadan kehakiman.
  2. Jelaskan Hubungan HAN dengan hukum perdata !
    1. Negara dan badan hukum publik dapat menggunakan peraturan-peraturan hukum perdata, seperti tentang perjanjian jual bei, sewa menyewa, tukar menukar dll.

    2. Dalam hal penguasa/pemerintah mengikatkan diri dalam perbuatan perdata maka kedudukan pemerintah adalah sama dengan rakyat (orang/badan hukum).

    3. Dapat diterapkan asas lex specialis derogat lex generalis, yakni hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Sehingga apabila suatu peristiwa itu diselesaikan berdasarkan aturan yang ada pada khusus administrasi negara (hukum khusus).
  3. Jelaskan Hubungan HAN dengan HTN !
    1.Dari segi OBYEK KAJIAN. Baik HAN maupun HTN sama-sama mempelajari negara, akan tetapi untuk HAN secara khusus mempelajari negara dalam keadaan bergerak, sedangkan HTN mempelajari negara dalam keadaan diam.

     

    2. HTN menyinggung dasar-dasar dari negara (konstitusi) sedangkan HAN mengenai pelaksanaan teknisnya (UU dan peraturan pelaksanaan).

     

    3. Badan pemerintahan tanpa aturan hukum (HTN), negara akan lumpuh karena badan itu tidak mempunyai wewenang apapun atau wewenangnya tidak berketentuan, sebaiknya badan pemerintah tanpa HAN negara akan bebas sepenuhnya, karena badan itu dapat menjalankan wewenangnya menurut kehendaknya sendiri.
  4. Jelaskan Hubungan HAN dengan hukum pidana !
    1. Hubungan HAN dengan hukum pidana terlihat dari segi penegakannya. Hukum pidana memberikan sanksi dalam penegakan hukumnya, baik atas pelanggaran kaidah hukum privat maupun kaidah hukum publik yang yang ada, termasuk dalam HAN. Maka dalam aturan HAN juga banyak menggunakan sanksi pidana.

     2. Hukum pidana sebagai hukum pembantu (hulprecht) bagi HAN karena penetapan sanksi pidana merupakan salah satu sarana untuk menegakkan HAN. Yaitu berupa penjara, kurungan dan denda.

     3. Hampir setiap peraturan berdasarkan hukum administrasi diakhiri dengan sejumlah ketentuan pidana atau in cauda venenum (secara harafiah berarti ada racun di ekor/buntut).
  5. Apa yang dimaksud dengan hukum, administrasi, dan negara !
    Hukum menurut Leon Duguit adalah Semua aturan tingkah laku para angota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh anggota masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika yang dlanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

    Administrasi menurut  ULBERT secara sempit didefinisikan sebagain penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis baik internal maupun eksternal dengan maksud menyediakan keterangan serta memudahkan untuk memperoleh kembali baik sebagian maupun menyeluruh. Pengertian administrasi secara sempit ini lebih dikenal dengan istilah Tata Usaha.

    Menurut Prof. Mr. Soenarko, negara adalah suatu organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu ketika kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai kekuasaan.
  6. Jelaskan pengertian perbuatan pemerintah dan sbutkan macam-macamnya !
    -  Pendapat komisi Van Poelje :

    Perbuatan pemerintah merupakan tindakan hukum publik yang tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasan dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

    -  Pendapat Romeyn :

    Perbuatan pemerintah : tiap-tiap perbuatan dari suatu alat kelengkapan pemerintahan.

    Macam – macam perbuatan pemerintah :

    1.       Perbuatan yang bukan perbuatan hukum

    2.       Perbuatan yang merupakan perbuatan hukum

    3.       Perbuatan nyata
  7. Jelaskan macam-macam perbuatan pemerintah secara umum !
    A.  Perbuatan pemerintah yang bukan perbuatan hukum.

    Adalah tindakan pemerintah terhadap masyarakat yang tidak mempunyai akibat hukum.

    Contoh-contoh :

    • - Presiden menghimbau masyarakat untuk hidup sederhana.
    • - Menteri perhubungan meresmikan jembatan.
    • - Gubernur mengunjungi panti asuhan.

    B. Perbuatan pemerintah yang merupakan perbuatan hukum.

    Adalah suatu perbuatan atau tindakan oleh pemerintah kepada masyarakat yang dapat menimbulkan akibat hukum. (bentuk keputusan dan peraturan).

    C. Perbuatan nyata

    Adalah perbuatan pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan.
  8. Jelaskan perbuatan hukum pemerintah menurut hukum privat dan publik !
    A.Perbuatan hukum menurut hukum privat

    Pemerintah atau pejabat adaministrasi negara dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan tertentu menggunakan aturan-aturan hukum privat.

    Contoh : pemerintah menyewa pesawat terbang untuk haji.

    • B.  Perbuatan hukum menurut
    • hukum publik

    1. Perbuatan hukum publik yang bersegi satu --> tidak memerlukan persetujuan pihak lain.

    Contoh : surat keputusan.

    2. Perbuatan hukum publik yang bersegi dua --> memerlukan persetujuan pihak lain.

    Perbuatan hukum publik bersegi satu digolongkan sebagai berikut :

    a. Mengeluarkan keputusan (beschikking)

    Misal : keputusan tentang pengangkutan/pemberhentian seorang PNS.

    b. Mengeluarkan peraturan (regeling)

    Suatu pengaturan yang bersifat umum dan abstrak. Peraturan yang dimaksud dapat berupa UU, PP, Permen, Perda, dll.

    •  
    • Perbuatan hukum publik yang bersegi dua

    Perbuatan pemerintah tersebut, perbuatan hukum dan akibat hukumnya baru dapat timbul setelah adanya kata sepakat antara pemerintah dengan pihak lainnya.

    Contoh : pemerintah kota (pemkot) Semarang bekerjasama mengadakan penelitian mengenai cara mengatasi rob/banjir dengan pihak UNDIP. Pemkot Semarang menyerahkan ke pihak UNDIP untuk melaksanakan dan memimpin penelitian tersebut, dengan memakai kontrak kerjasana dengan pihak UNDIP.

    • Perbuatan dan akibat hukumnya baru timbul
    • setelah penandatanganan kesepakatan dari para pihak.

    Contoh : pemkot Semarang dan UNDIP

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview